SHS INGINKAN ORANG SULUT PUNYA DAYA SAING, SEJAHTERA DAN TENTRAM. LANJUTKAN!!!

Sinyo Harry Sarundajang: “Kekerasan Sudah Terjadi Sejak Awal”

SHS –begitu Ia akrab disapa di panggung politik adalah seorang birokrat asal Sulawesi Utara, yang selalu berpikir global dan brilian,  yang dimiliki Bangsa Indonesia kini. Ia, Sinyo Harry Sarundajang, mengawali karir utamanya dari sebuah titik kota di Sulawesi Utara; Bitung. Empat belas tahun lebih Ia menjadi wali kota di sana. Ketika masa tugasnya yang panjang itu berakhir, Bitung menjadi kota pelabuhan ikan yang sangat ramai untuk ukuran Indonesia Timur. […..]

Di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Gubernur Sulawesi Utara ini bercerita tentang perjalanan pengalamannya yang tak membosankan. “Minggu pertama saya di Maluku Utara, saya disambut bom,” katanya. SHS kemudian fasih mengurai kesimpulannya tentang dua daerah rawan konflik yang pernah dipimpinnya: Maluku Utara dan Maluku. Yang satu daerah dengan mayoritas Islam, yang lain dengan komposisi Islam-Kristen berimbang.

“Jangan mempertemukan perbedaan di antara orang yang sedang konflik, tapi pertemukanlah kesamaannya,” katanya. Pada konflik horizontal, they kill each other, nah di sinilah, tuturnya, pemerintahnya harus berani masuk ke tengah. “Jangan memihak sedikit pun.” Pada 2002, Sinyo adalah penjabat Gubernur Maluku Utara. Tahun berikutnya, Ia penjabat Gubernur Maluku.

Pendekatan Sinyo cukup berhasil, tetapi Ia memutuskan untuk menolak ketika orang mulai menyebut namanya sebagai calon gubernur di daerah konflik itu. “Kita harus tahu diri; tugasnya menjabat, ya jangan minta yang lain-lain,” ucapnya berpendapat. Perjalanan karir Sinyo terus membubung. Bahkan, empat tahun silam, Ia menghadapi sesuatu yang baru: menjadi Ketua Komisi Etik dalam kasus kematian Wahyu Hidayat, seorang mahasiswa STPDN (sekarang IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Kini, lagi-lagi Ia menghadapi kasus yang sama di kampus yang sama. Kematian mahasiswa Cliff Muntu, seorang putra Sulawesi Utara. Ia langsung protes keras, menuntut Rektor IPDN mundur, bahkan kemudian mengirim tim pencari fakta. “Yang terjadi pada Cliff sudah keterlaluan,” kata sosok yang hobi bermain tenis ini.

Sinyo, minatnya luas. Koleksi bukunya mencapai 10 ribu judul, 200 di antaranya buku lingkungan. Berikut hasil wawancara Herry Gunawan,  Arif Kuswardono  dan Verrianto Madjowa dari Tempo pada 16 April 2007 silam. Kita ikuti petikannya.

Anda menuntut rektor mundur dan itu sudah terpenuhi. Apa yang Anda sedang kejar dalam kasus ini?

Ya, tanggung jawab publiknya. Saya senang dia (Rektor IPDN-Red.) kelihatannya legawa. Masyarakat Sulawesi Utara sangat kecewa dan marah, mengapa sampai terjadi peristiwa bunuh-membunuh. Padahal, sejak 2003 sudah diselesaikan. Dan, saya merasa, masih banyak yang ditutupi pada kematian Cliff ini.

Polisi terus menyelidiki, tapi Anda juga menurunkan tim investigasi….

Polisi terlihat sangat agresif, semuanya berusaha diungkap. Dari bukti kekerasan yang dialami Cliff hingga soal formalin yang disuntikkan ke tubuh Cliff. Pokoknya, yang bersalah harus dijerat hukum. Karena itu, kita serahkan saja ke polisi.

Yang kami turunkan bukan tim investigasi, tapi tim pencari fakta. Tujuannya agar bisa menjelaskan pada masyarakat Sulawesi Utara. Ini sebagai respons atas reaksi warga. Saya langsung mengirim dua aparat Pemda Sulawesi Utara. Sampai sekarang mereka masih di sana, jadi belum ada lapor-annya. Selain itu, ada juga dari DPRD Sulut yang datang ke Bandung.

Jadi, apa yang akan diungkap tim Anda?

Kami tidak mau ada yang ditutupi, misalnya di mana disuntikkan forma-lin ke tubuh Cliff. Selain itu, tim juga saya minta menemui para praja asal Sulut yang jumlahnya lebih dari 100. Bisa saja kan mereka marah, kemudian ada niatan balas dendam. Tim akan meredam kemungkinan itu.

Reaksi masyarakat Sulut keras sekali. Hingga kemarin masih ada demonstrasi. Cliff itu putra daerah terbaik. Warga luka dengan tewasnya dia. Untunglah, orang tuanya cukup bijak. Mereka minta kepada saya, “Tolong Pak Gubernur, jangan sampai ada Cliff kedua….” Saya terenyuh dengan pernyataan itu.

Ini bukan kali pertama. Tahun 2003, yang menjadi korban adalah praja Wahyu Hidayat dan Anda Ketua Tim Komisi Etik. Apa yang Anda lakukan?

Selama empat setengah bulan saya ada di lokasi untuk menyelidiki masalah kekerasan di sana sekaligus mencari solusinya. Di antara rekomendasi yang kami sampaikan adalah cut-off. Memutus angkatan. Para praja tingkat dua kami pindah ke IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) di Jakarta Selatan, sisanya tetap di Bandung.

Apa pertimbangannya?

Angkatan dua ini yang paling panas. Nalurinya menunggu adik kelasnya untuk memelonco, sebagai dendam karena mereka diperlakukan seperti itu saat awal masuk. Tingkat tiganya sudah berpikir lulus, apalagi mereka merasa sudah memelonco. Jadi, cut-off kami lakukan agar ada cooling down dulu.

Apa yang Anda temukan selama penyelidikan empat setengah bulan itu?

IPDN, yang sebelumnya bernama STPDN, ide awal dibentuknya dalam rangka memberikan pendidikan kepada kader pemerintahan agar mereka memiliki pandangan yang sama dengan polisi dan tentara di daerah. Misalnya untuk masalah disiplin. Akibatnya, ada pola disiplin militer yang diadopsi dalam proses pendidikan.

Nah, kelirunya, setelah saya teliti, mestinya yang mengawasi dan membimbing juga berasal dari ketentaraan. Buktinya, di Akademi Militer maupun Kepolisian tidak ada peristiwa kekerasan seperti di IPDN. Temuan lainnya, daya tampung kampus tidak sehat, terlalu banyak praja sehingga pengawasannya menjadi lemah. Idealnya hanya 4.000 praja, tapi sekarang ada sekitar 6.000.

Bagaimana dengan tradisi kekerasannya?

Ternyata kekerasan di sana seperti sudah menjadi budaya. Ada yang terbuka dan tersembunyi. Bahkan sudah ada ancaman-ancaman. Selain itu, pada tengah malam kampus juga terbuka. Siapa saja bisa masuk.

Sebenarnya, sejak kapan kekerasan terjadi di kampus itu?

Sebenarnya sudah ada sejak awal, tapi terus ditutupi. Ini juga yang melahirkan kebijakan cut-off tadi, dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat. Hanya, saya tidak mengerti mengapa begitu cepat terjadi penggabungan lagi (tidak sampai setahun). Mestinya setiap praja tingkat dua harus dipisah dari tingkat satu, sampai putus satu generasi, baru digabung kembali.

Mengapa sampai kini tidak ada perlawanan terhadap budaya kampus seperti itu?

Ya itulah, ada pressure (tekanan) tertentu. Akibatnya mereka apatis dan berpikir menyelamatkan diri sendiri juga. Seperti yang dialami Inu Kencana Syafii (dosen yang kerap bersuara lantang soal kekerasan-Red.) Dia kan didatangi kelompok-kelompok mahasiswa. Coba, siapa yang bisa hidup tenang?

Kalau begitu kondisinya, menurut Anda, apa masih perlu IPDN dipertahankan?

Sebenarnya, kampus seperti itu ada di banyak negara, Prancis misalnya. Bahkan banyak presiden yang lahir dari kampus tersebut. Rasanya minus latihan militer-itu bagus. Nah, dari kampus IPDN, pada kurun waktu tertentu, misalnya 15 tahun, diharapkan para birokrat semacam sekretaris daerah berasal dari kampus ini.

Sekarang, apa solusi yang Anda tawarkan?

Setelah cut-off, mestinya ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan, misalnya pada tata cara pengajaran maupun memperketat pola penerimaan. Jumlah praja yang diterima harus dikurangi hingga sampai pada kapasitas optimal, tidak berlebihan seperti sekarang. Latihan-latihan fisik dihapus saja. Pola tendang sana tendang sini tidak bisa dibenarkan. Seragam juga perlu diubah, karena sudah semimiliter. Jadi, banyak hal yang harus dilakukan dalam kurun waktu pemisahan itu.

Omong-omong, beruntung sekali orang yang masuk IPDN ini ya.

Ya, ini juga yang keterlaluan. Menimbulkan kecemburuan. Begitu masuk, mereka langsung dapat NIP (nomor induk pegawai negeri), juga gaji. Keluar sudah ada kerja. Sementara mahasiswa lain, pintar, sekolahnya tinggi, sulit mencari kerja.

Apakah benar, alumni IPDN begitu siap menjadi birokrat?

Ya, secara kurikulum bagus. Hanya, kepemimpinan itu kan seni dan bakat. Tambah pendidikan, kan jadi sempurna. Ada yang berpendapat bahwa leader must be born (pemimpin dilahirkan), ada juga yang bilang leader also to be made (pemimpin bisa dibentuk).

Tapi Anda, satu-satunya gubernur di tiga provinsi, punya catatan keberhasilan tanpa harus menimba ilmu di IPDN.

Ya, orang kan punya seni dan bakat masing-masing. Mungkin juga karena kondisinya pada saat itu ikut mendukung. Orang berhasil di satu daerah kan belum tentu berhasil di tempat lain. Pemimpin dilahirkan di situasi dan kondisi tertentu, juga tempat tertentu.

Kini, saat memimpin Sulawesi Utara, apa obsesi Anda?

Saya ingin menciptakan masyarakat berbudaya modern yang terikat dengan profesionalisme dan religiositas. Hidup secara harmonis dengan siapa saja. Kemudian, warganya juga bisa punya daya saing yang baik. Saya ingin mereka sejahtera dan tenteram.

Anda sendiri ingin menjadi gubernur seperti apa?

I wanna be a green governor. Saya mau menjadi gubernur yang ramah lingkungan. Makanya, saya hanya mau ada investasi yang juga ramah lingkungan.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s