WARGA SULUT, HATI-HATI MENERIMA UANG YANG TIDK JELAS ASALNYA. BISA-BISA NIKMAT MEMBAWA SENGSARA.

MONEY POLITICS MULAI MEREBAK

SUMAMPOW: PEMILU TAK SEMATA SOAL UANG

PRAKTEK money politics, seperti pembagian uang untuk tujuan tertentu menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulut, mulai merenak. Padahal,  pesta demokrasi dan Pemilu tak semata-mata soal uang. Mestinya uang bukan menjadi faktor yang dominan. Dan sangat menyedihkan kalau uang menjadi prasyarat utama bagi rakyat Sulut untuk menentukan siapa calon yang layak dipilih, meskipun gejala ini sekarang banyak terjadi, baik di Sulut maupun di daerah-daerah lain di Indonesia.
Pengamat Politik dan Koordinator Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, mengatakan, sangat menyedihkan kalau rakyat Sulut mau menggadaikan “hak politiknya” hanya dengan selembar uang puluhan ribu atau ratusan ribu. “Ini menujukkan terjadinya kemunduran berdemokrasi. Sejak lama Sulut sudah dikenal sebagai daerah dengan kultur demokrasi masyarakat yang baik. Sangat ironi karena kemuduran ini terjadi justru ketika alam demokrasi bangsa ini mulai terbuka dan bebas,” kata Sumampow.[…..]

Kepada  http://www.shs1234.wordpress.com (Sinyo Harry Sarundajang Special Fans Club),  Sumampow memaparkan, bahwa harus diakui faktor uang ini memiliki dua sisi dalam setiap Pilkada. Di satu sisi, uang menjadi faktor penting untuk mewujudkan kemenangan salah satu kandidat. Bahkan dipakai untuk “membayari” rakyat agar memilih salah satu kandidat yang “belum tentu” berkualitas baik, memiliki integritas dan mampu membawa kesejahteraan rakyat ketika ia terpilih. Di sini lain, uang juga menjadi sarana bagi upaya untuk melakukan praktek-praktek demokrasi yang kotor dengan cara melakukan black campaign atau menjelek-jelekan salah satu calon tertentu tanpa didasari alasan atau bukti yang kuat dan jelas. ”Bagi saya, dua hal ini bernada negatif dalam konteks pembangunan demokrasi kita, bahkan bisa merusak demokrasi,” jelasnya.

Parahnya, tambah Sumampow, dalam skala dan model yang berbeda-beda, sebagian besar kandidat dalam Pilkada seringkali terjebak melakukannya. Betul bahwa tak mungkin seorang kandidat maju dalam Pilkada tanpa uang. Namun harus dipahami bahwa uang bukan faktor utama. “Kalau kita pahami Pemilu atau Pilkada sebagai sarana untuk memperkuat aspek representasi rakyat untuk memperkuat pemerintahan yang terpilih, maka praktek pengunaan uang baik untuk kepentingan menjelek-jelekan maupun untuk kepentingan “membujuk” rakyat merupakan bentuk pelemahan terhadap hak politik rakyat,” ujar Sumampow.

Kampanye Hitam

Sementara itu, menyangkut kampanye hitam yang sedang diorganisir oleh kelompok pendukung lawan SHS,  Sumampow berpendapat bahwa kampanye hitam dalam Pilkada sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun, pada praktek kampanye hitam seperti ini sering muncul dan biasa terjadi dalam Pilkada. Sudah pasti ini dilakukan oleh “pihak lawan”, baik secara langsung maupun tidak. Dan memang yang paling sering menjadi sasaran adalah incumbent. Tentu ini adalah cara-cara yang tidak baik bagi pembangunan kultur demokrasi kita. Bahkan, cenderung merusak sistem dan praktek demokrasi yang beradab.
Dalam aspek yang lain, praktek “kampanye hitam” yang diarahkan kepada incumbent bisa juga dimaknai sebagai “kritik” rakyat terhadap kinerja pemerintahannya selama ini. Kritik yang selama ini mungkin tak bisa diekspresikan atau tersalurkan lewat mekanisme “resmi” pemerintahan yang ada, baru bisa diekpresikan secara lebih vulgar dan terbuka dalam Pilkada. Ini merupakan gejala yang umum di hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di Sulut. Hal positif dari Pemilu langsung kan adalah rakyat bisa memberikan reward and punishment. Nah, dalam konteks ini, bisa saja memang rakyat sedang memberikan semacam punishment terhadap kinerja pemerintahan incumbent.

Masalahnya sekarang adalah apakah memang begitu mekanisme reward and punishment itu dilakukan? “Bagi saya, tentu tak bisa seperti itu! Karena itu, praktek pemberian punishment model kampanye hitam harus kita tolak dan lawan untuk memperbaiki dan meletakkan demokrasi kita di rel yang lebih beradab dan bermartabat. Karena itu, harus ada yang mengarahkan dan mengingatkan mayarakat. Saya kira, ini menjadi tugas bersama pemerintah, partai politik, elit politik dan tokoh masyarakat, kelompok-kelompok agama dan elemen-elemen masyarakat lainnya,” harap Sumampow.

Dalam pangalaman Pilkada selama ini, sangat kuat kesan bahwa banyak kandidat tak kreatif dalam hal metode dan bentuk kampanye atau upaya untuk memenangkan Pilkada. Akibatnya banyak kandidat akhirnya memilih praktek kampanye atau penggalangan dukungan yang tak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti itu. Inilah salah satu penyebab maraknya kampanye hitam dalam Pilkada.

Karena itu, praktek kampanye hitam secara langsung memperlihatkan ke publik bahwa kandidat yang melakukannya tak punya kemampuan yang memadai untuk melakukan pendekatan kepada rakyat, dan secara langsung memperlihatkan bahwa kandidat yang bersangkutan tak memiliki akar yang kuat di masyarakat. Jadi, soalnya adalah kandidat atau Timnya tak kreatif dan kandidatnya sendiri memang tak mengakar alias tak memiliki dukungan publik yang cukup. Akibatnya, uang menjadi faktor untuk menggalang dukungan, baik diberikan kepada rakyat yang potensial untuk mendukungnya atau kepada konstituen kandidat yang lain dengan maksud untuk memecah dukungan.

Sayangnya regulasi kita untuk Pilkada agak sulit untuk memberi tindakan atau sangsi yang tegas terhadap hal ini. Regulasi pilkada memiliki keterbatasan karena sampai saat ini belum ada calon yang ditetapkan, sehingga penindakan belum bisa dilakukan. Namun praktek politik kotor ini tentu tak boleh diteruskan.***

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s