BUKTI KEPEDULIAN SHS BAGI PEKERJA, UMP DITETAPKAN RP 1 JUTA

SHS Sukses Angkat Kesejahteraan Pekerja Sulut

Dari sekian banyak terobosan yang sudah ditorehkan Gubernur Sulut untuk mengharumkan daerah di mata nasional dan internasional, ternyata khusus bagi tenaga kerja (naker) kejelian SHS dapat dirasakan dengan penetapan produk Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan tiap tahun dan mampu meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja/buruh melalui angka penghasilan yang lebih memadai. […..]

Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Propinsi Sulawesi Utara, Tommy Sampelan, mengatakan, salah satu tolok ukur bahwa pekerja/buruh dapat hidup layak dan sejahtera adalah berapa besar upah yang diterima tiap bulan. ”Harus diakui, selama hampir 5 tahun kepemimpinan SHS sebagai Gubernur, UMP Sulut mengalami kenaikan signifikan. Terakhir, pada 2010 ini pemerintah memberlakukan UMP sebesar Rp 1 juta melalui Pergub No. 27/2009,” jelas Sampelan.

Sikap Gubernur ini, aku Sampelan semalam kepada koran ini,  selain cerdas dan tepat juga mencerminkan suatu komitmen yang kongkrit seorang pemimpin untuk berani bertindak mengangkat nasib jutaan masyarakat Sulut, terutama nasib pekerja/buruh pada tingkatan kehidupan yang lebih baik. Disamping itu, senantiasa mendorong masuknya investasi ke Sulut melaui pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.

”Kalau sebelumnya penetapan UMP Sulut sering menimbulkan gejolak antara pekerja/buruh dan pengusaha maka selama kepemimpinan SHS justru pintu dialog selalu dibuka dengan mengakomodir aspirasi semua pihak. Bahkan dalam penetapan UMP 1 juta hampir tidak ada protes dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi. Berarti semua stake holder menerima dengan lapang dada kebijakan tersebut,” kata Sampelan didampingi Sekretaris KSPI Sulut, Robby Rondonuwu.

Namun, tambah Sampelan, pasca penetapan produk UMP bukan berarti masalah yang dialami kaum pekerja/buruh di Sulut telah berakhir. Karena hal lebih penting yakni berkaitan dengan aplikasi dan penerapan UMP di tingkat perusahaan (plant level). Dimana Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai instansi teknis berkewajiban menyosialisasikan Pergub ini, baik dikalangan pengusaha maupun pekerja/buruh.

Hasil monitoring Tim Pengupahan KSPI selama Januari-Februari di beberapa Kab/Kota ternyata masih cukup banyak perusahaan yang belum memberlakukan UMP Rp 1 juta dan sebaliknya memberikan upah dikisaran Rp. 600 ribu – Rp. 800 ribu. ”Ini jelas pelanggaran aturan dan Disnaker patut dipersalahkan karena dinilai tidak mampu melakukan pengawasan apalagi menegakkan aturan. Hal ini jelas sangat merugikan posisi tawar pekerja/buruh. Bagaimana pekerja/buruh dapat memperoleh keadilan di dunia kerja jika kinerja dan pelayanan oknum-oknum Disnaker terkesan buruk,” tegas Sampelan.

Olehnya, imbau Sampelan, demi terciptanya hubungan industrial di Sulut yang harmonis dan berkeadilan, KSPI mendesak supaya pemeintah propinsi dapat menindak dan memberikan sangsi tegas terhadap oknum Disnaker yang terbukti mem-back up para pengusaha hitam untuk tidak patuh dalam pemberlakuaan UMP sebesar 1 juta. ”Saat ini kami sudah kantongi beberapa nama oknum Disnaker dengan dikategori buruk alias menjadi kaki tangan pengusaha hitam dan secepatnya akan diserahkan ke Gubernur untuk ditidaklanjuti. Intinya, kebijakan populis yang sudah dilahirkan SHS untuk kepentingan banyak orang khususnya kaum marjinal seperti pekerja/buruh harus dikawal bersama,” ujar Sampelan. (smc)

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s