PILKADA DITUNDAH SEPTEMBER, KPU DIPERTANYAKAN

Manado Post, 18 Maret 2010

September, Pilkada  Cacat Hukum     //

Manado – Anggaran Pilkada telah ditetapkan, nota kesepakatan dengan Pemprov terakomodir, namun KPU Sulut kabarnya memolorkan tanggal pelaksanaan Pilkada Sulut 2010. Kebijakan Livie Allouw, Cs dinilai berbenturan dengan hukum yang berlaku.  Beredar kabar, jadwal pelaksanaan Pilgub berdasarkan hasil pleno, Rabu (17/3) dinihari kemarin yang dipimpin langsung Livie Allouw selaku ketua KPUD Sulut dan dihadiri angotanya, masing-masing Karyanto Martham, Ir Jeffry Delarue, Rivai Poli SH, dan Dr Frangky Tulungen telah ditetapkan berlangsung pada 16 September 2010. […..]

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Anton Mihardjo khawatir dengan waktu tersebut. Anton memprediksi, Pilgub September bisa mengakibatkan resistensi khususnya dari masyarakat. “Tapi itu hanya salah satu dampak negatif yang akan dihadapi, sebab ingat, kita akan melaksanakan pemilihan di provinsi dan enam kabupaten/kota, artinya bakal ada 7 caretaker. Untuk memrosesnya akan butuh waktu yang tidak singkat, jadi jelas Pilkada September sangat berisiko,” jelasnya kemarin.

Anton melanjutkan, akhir masa jabatan pemimpin daerah dan hari pelaksanaan pemilihan ditenggat dengan waktu yang tidak singkat. Artinya, bisa menjurus ke kekosongan pemerintahan. “Nah ini masalahnya lebih besar lagi, sebab bisa-bisa kelowongan pemerintahan akan membuat banyak program serta pelayanan masyarakat yang tidak berjalan maksimal,” katanya.

Payung hukum soal pelaksanaan Pilkada sebenarnya sudah jelas. Mengacu ke UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 65 ayat 2 meminta agar DPRD memberitahu kepala daerah kemudian ke KPU mengenai akhir masa jabatan. PP nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 2 ayat 1 juga menegaskan hal sama. Sedangkan pada pasal 3 ayat 1  meminta kepala daerah menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.

UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum malah lebih krusial lagi karena pasal 70 ayat 1 langsung menyebut bahwa pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. “Artinya, bila kepala daerah provinsi Sulut akhir masa jabatannya pada 13 Agustus, maka hari pemilihan digelar paling lambat minus 30 hari kalender dari tanggal itu, atau sekitar 14 Juli 2010,” kata Anton.  “Sudah jelas, berlawanan dengan UU, Pilkada September adalah cacat hukum,” timpalnya lagi.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s