KUALIFIKASI TAMBAHAN BAGI BALON KEPALA DAERAH DIMASUKAN DALAM REVISI UU TENTANG PILKADA. BUKAN BERMAKSUD MENJEGAL CALON, TAPI DEMI KEWIBAWAAN PEMERINTAH.

SEJAK USIA 16 TAHUN, SHS SUDAH BERORGANISASI

Lemos W. Larumpaa berbincang akrab dengan Menpora, Andi Malarangeng

Partai Demokrat Sulawesi Utara menyatakan sangat mendukung kualifikasi tambahan bagi pasangan bakal calon kepala daerah dalam revisi UU Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat yang disampaikan Mendagri Gumawan Fauzi. Partai Demokrat di Sulawesi Utara menilai kebijakan ini, akan sangat berdampak positif terhadap jalannya roda pemerintahan disuatu daerah. […..]

Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Talaud, Lemos W. Larumpaa yang juga dipercaya masyarakat Talaud sebagai Sekretaris DPD I MUKAT Sulawesi Utara itu, menilai, tambahan persyaratan yang nantinya dimasukan dalam revisi UU Pemerintah Daerah tersebut, akan mempertegas kewibawaan pemerintah. “Sebab itu, dalam memilih calon yang akan maju dalam Pilkada, PD sangat berhati-hati,” kata Larumpaa serta mencontohkan keputusan partainya memilih Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untuk maju dalam Pilkada di Sulut.

Sinyo Harry Sarundajang, kata Larumpaa, tak hanya kenyang pengalaman di dunia birokrasi. SHS sudah mengenal dunia organisasi sejak usia sangat belia. Pria kelahiran Kawangkoan, 16 Januari 1945 itu berkecimpung di Gerakan Nasional Siswa Indonesia (GSNI) semasa masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tahun 1961, saat usianya baru menginjak 16 tahun, SHS yang mengenyam pendidikan di SMA Kristen Kawangkoan sudah aktif terlibat di GSNI. Tiga tahun kemudian, 1964, dia meneruskan karier organisasinya lewat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) saat menjadi mahasiswa di Fakultas Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Negara UNSRAT Manado. SHS aktif di GMNI hingga 1970.

Sementara di Partai Politik (Parpol), Sarundajang tercatat pernah menjadi Dewan Penasehat Partai Gololangan Karya Kotamadya Bitung sejak 1986 sampai 1999. Orang nomor satu di Sulut ini juga pernah memimpin induk cabang olahraga di Sulut, seperti FORKI pada 1990-1996 dan Ketua PORDASI di waktu bersamaan. Sedang untuk organisasi keagamaan, SHS melayani penuh sebagai Ketua Dewan Pembina Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM).

Pengalaman organisasi memang menjadi salah satu syarat mutlak kandidat peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seperti disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi. “Organisasinya bisa partai politik, bisa organisasi kemasyarakatan atau pernah jadi anggota legislatif,” ujarnya Fauzi sebagaimana dilansir detik.com, usai mengikuti acara pembukaan Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang dibuka secara langsung oleh Presiden SBY di Jakarta, Jumat (16/4).

Kualifikasi wajib soal berorganisasi bagi kandidat tertuang dalam draf revisi UU nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang kini lagi dimatangkan pemerintah pusat. Gamawan menegaskan bahwa pengalaman terlibat aktif dalam organisasi mutlak diperlukan oleh seorang kepala daerah mengingat tugas pemerintahan yang akan diemban.

Sebab, tambah Fauzi, sejak pelantikan secara resmi seseorang sebagai kepala daerah, maka setiap pernyataan dan tindakan yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab hukum, moril dan politis. “Kalau modal terkenal saja lalu tiba-tiba jadi gubernur, apa itu pas? Nanti setiap ditanya jawabnya, saya belum mengerti, tanya saja ke staf saya,  atau alasan lainnya, padahal kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan,” sambungnya.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s